Kabar Rilis – PDIP tidak masuk dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi topik perbincangan hangat. Meskipun sejumlah partai politik lain telah mengirimkan kader-kadernya untuk bergabung dalam pemerintahan, PDIP tampaknya memilih untuk tidak masuk dalam formasi kabinet. Hal ini dikonfirmasi setelah tidak ada nama kader PDIP dalam daftar calon menteri yang hadir dalam pembekalan kabinet di Hambalang.
Puan Maharani, Ketua DPR dari PDIP, mengungkapkan bahwa meski tidak masuk dalam kabinet, PDIP tetap akan mendukung pemerintahan Prabowo di parlemen. Puan juga menambahkan bahwa politik bisa berubah, sehingga PDIP masih membuka peluang untuk berkolaborasi dengan pemerintah di masa mendatang. Pernyataan ini menunjukkan sikap PDIP yang tetap menjaga posisi strategis meskipun tidak berada dalam lingkaran eksekutif saat ini.
Sementara itu, tokoh penting PDIP lainnya, seperti Pramono Anung, juga mengonfirmasi bahwa dirinya tidak akan bergabung dengan kabinet Prabowo karena fokus untuk berjuang dalam Pilgub DKI Jakarta.
Keputusan PDIP untuk tidak bergabung dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu isu politik utama setelah pelantikan Prabowo. Meskipun tidak hadir dalam pemerintahan, PDIP melalui Puan Maharani menegaskan bahwa mereka akan tetap mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah Prabowo di parlemen demi kepentingan bangsa. Ia juga menyampaikan bahwa kemungkinan PDIP bergabung dengan kabinet di kemudian hari selalu ada, bergantung pada dinamika politik ke depan.
Langkah PDIP ini terlihat sebagai upaya menjaga peran mereka sebagai partai yang tetap kuat di luar pemerintahan, sambil mempertahankan kontrol di legislatif, termasuk posisi penting Puan sebagai Ketua DPR. Selain itu, Pramono Anung juga mengungkapkan bahwa fokusnya saat ini adalah menghadapi Pilgub DKI Jakarta dan tidak terlibat dalam kabinet.
Dengan absennya PDIP dalam kabinet Prabowo, beberapa pengamat politik melihat hal ini sebagai langkah strategis partai untuk tetap menjaga pengaruh dan siap menghadapi Pilpres mendatang, sembari mendukung pemerintahan dari luar tanpa kehilangan kekuatan politik.
