Menu

Mode Gelap
PELATIHAN JURNALISTIK ONLINE SE-INDONESIA Persit KCK Cabang XXXVII Kodim 0322/Siak Gelar IVA Test dan Sadanis di Puskesmas Siak untuk Peringati HUT Ke-79 Kesad Tahun 2024 Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Siak Amankan Satu Orang Pria Diduga Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Sebelum Deklarasi Dan Daftar Ke KPU, Pasangan JIKIR Jiwo-Sukir Ziarah Ke Makam Raja Kubu Didampingi Kerabat Keraton Kubu Warga Apresiasikan Pelayanan yang di berikan Petugas RSUD Tualang

Hukrim · 29 Feb 2024 12:10 WIB ·

KPK Beri Sanksi Berat ke 78 ASN Melanggar Kode Etik, Netizen Sebut Seperti Upacara Senin


 Sumber Gambar: mediaindonesia.com Perbesar

Sumber Gambar: mediaindonesia.com

insanjurnalis.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sanksi berat kepada pegawainya sebanyak 78 orang, dikarenakan melanggar kode etik, dugaan pungli.

Sanksi yang diberikan yakni permintaan maaf secara langsung dan terbuka, permintaan maaf itu langsung disampaikan 78 ASN dengan pernyataan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dikutip dari video unggahan YouTube 2 hari yang lalu.

KPK akan terus berkomitmen untuk meningkatkan integritas seluruh pegawainya, salah satunya dengan pelaksanaan putusan majelis etik, seperti yang diberitakan pegawai yang melanggar membuat pernyataan secara langsung itu.

Kasus pelanggaran kode etik dikatakan masalah serius yang berdampak mencoreng nama baik institusi tersebut, sehingga menghambat kinerja upaya pemberantasan korupsi. Namun, ada 12 pegawai terperiksa akan diputuskan sanksinya oleh Sekjen KPK.

Beragam komentar netizen media sosial, ada yang mengatakan sanksi yang biasa saja dan adapula seperti upacara Senin.

Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean., menerangkan di press release bahwa sebanyak 90 orang terdiri dari 6 berkas perkara. “Seluruhnya berjumlah 90 orang, sanksi yang diberikan adalah sanksi terberat dengan permohonan maaf secara terbuka dan langsung, jadi mengenai putusan dengan sanksi berat ada 78 pegawai KPK terperiksa,” terangnya.

Sementara itu, ada 12 pegawai KPK lainnya akan diserahkan ke Sekjen KPK untuk diperiksa dan ditindaklanjuti. “Sebab, mereka melakukan pelanggaran sebelum dewan pengawas KPK terbentuk,” jelasnya lagi.***

Artikel ini telah dibaca 25 kali

badge-check

Redaktur

Baca Lainnya

Tren Penurunan Bitcoin di Bulan September: Adakah Harapan Baru Tahun Ini?

6 September 2024 - 14:19 WIB

PELATIHAN JURNALISTIK ONLINE SE-INDONESIA

31 Agustus 2024 - 03:09 WIB

Nilai Transaksi Aset Kripto di Indonesia Naik 353,94% pada 2024

30 Agustus 2024 - 13:42 WIB

Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Siak Amankan Satu Orang Pria Diduga Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

28 Agustus 2024 - 07:18 WIB

Sebelum Deklarasi Dan Daftar Ke KPU, Pasangan JIKIR Jiwo-Sukir Ziarah Ke Makam Raja Kubu Didampingi Kerabat Keraton Kubu

28 Agustus 2024 - 04:53 WIB

Warganet Dibikin Meradang, Kecam Ibu Tiri yang Membunuh AN

25 Agustus 2024 - 07:14 WIB

Trending di Hukrim