insanjurnalis.com- Selamat hari Pamong Praja yang ke 73 tahun. Semoga Pamong Praja semakin dicintai masyarakat dan mampu mengayomi lebih baik lagi. Demikian yang disampaikan Ketua DPD PKS Kabupaten Kubu Raya, Muhammad Salahuddin, S.T, M.T., Kamis (7/9).
Hari Pamong Praja bertepatan pada Kamis Tanggal 8 September 2023. Salahuddin berharap kepada instansi Pamong Praja dimanapun berada, dapat berkolaborasi bersama masyarakat.
“Semoga jaya selalu Pamong Praja semakin sukses dalam melayani masyarakat tentunya. Kami berharap Pamong Praja tidak hanya berkolaborasi dengan Aparat TNI-Polri, tetap sangatlah perlu bersama masyarakat karena Pamong Praja adalah pelayan rakyat sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi yang optimal,” tuturnya.(Ade)
Sejarah Pamong Praja
Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah.
Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogjakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja . Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun.
Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian.
Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.
Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi. Dikutip dari laman satpolpp.kamparkab.go.id
